IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESIONAL KEAHLIAN TEKNIK

 

Studi Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan  pada Pusat Pendidikan Keahlian Teknik,  Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia,  Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Tahun 2003

 

 

 

RANGKUMAN DISERTASI

 

diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari

Syarat Memperoleh Gelar Doktor Pendidikan

dalam Bidang Administrasi Pendidikan Studi Kebijakan

 

 

 

PROMOVENDUS

 

 

ENOH SUHARTO PRANOTO

NIM: 009824

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

BANDUNG

2005

 

 

 

 

A.    PENDAHULUAN

1.       Latar Belakang Masalah

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Dep. Kimpraswil) yang dibentuk melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 234/M/Tahun 2000 tanggal 23 Agustus 2000, adalah salah satu Departemen yang diberi tugas dan fungsi menyelenggarakan pembangunan bidang permukiman dan prasarana wilayah. Sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dep. Kimpraswil telah menetapkan visi, yaitu terwujudnya permukiman yang layak huni dan produktif, serta prasarana wilayah yang handal dan bermanfaat dalam pengembangan wilayah yang holistik, berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan visi tersebit telah ditetapkan tiga kebijakan pokok, yaitu kebijakan pembangunan fisik fungsional infrastruktur, kebijakan kelembagaan, dan kebijakan manajemen sumber daya.

Kebijakan pengembangan sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu dari kebijakan manajemen sumber daya. Kebijakan SDM meliputi pengembangan SDM aparatur bidang permukiman dan prasarana wilayah di pusat, propinsi, kabupaten dan kota; pengembangan SDM mitra kerja konsultan dan kontraktor; dan pemberdayaan masyarakat yang sacara langsung mupun tidak langsung terkait dengan pembangunan bidang permukiman dan prasarana wilayah. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut telah dibentuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) melalui Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana WIlayah Nomor: 01/KPTS/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dep. Kimpraswil. BPSDM mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional, kepemimpinan, pendidikan ahli teknik, pelatihan jasa konstruksi serta pembinaan kemitraan serta pengembangan peran serta masyarakat bidang permukiman dan prasarana wilayah.

Pusdiktek sesuai dengan Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 01/KPTS/M/2001 adalah salah satu institusi di bawah BPSDM yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pendidikan keahlian teknik serta pendidikan penunjang dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM di bidang permukiman dan prasarana wilayah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusdiktek menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana dan program pendidikan keahlian teknik, penyusunan dan pengembangan kurikulum, pengembangan materi pengajaran serta piranti program pendidikan, diseminasi kurikulum dan materi pengajaran, pelaksanaan pendidikan keahlian teknik, evaluasi pelaksanaan pendidikan keahlian teknik, pembinaan akreditasi dan sertifikasi, dan pelaksanaan pembinaan tenaga pengajar.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusdiktek dihadapkan pada kondisi SDM aparatur bidang permukiman dan prasarana wilayah. Kondisi pertama adalah kurang seimbangnya komposisi tingkat pendidikan SDM bidang permukiman dan prasarana wilayah di pusat, propinsi, dan kabupaten kota. Hasil Studi Capacity Building in Urban Infrastructure Management (CBUIM) yang dilakukan oleh Biro Kepegawaian, Dep. PU pada tahun 1998, menunjukkan bahwa jumlah pegawai bidang ke PU an di propinsi dan kabupaten/kota sebanyak 81,875 orang. Dari jumlah tersebut 92% atau 75,047 berpendidikan SLTA ke bawah; 5% atau 4,594 berpendidikan D3; 2% atau 1,392 berpendidikan S1 dan D4, dan 1% berpendidikan S2 dan S3. Kondisi kedua adalah penyebaran SDM bidang permukiman dan prasarana wilayah yang belum merata ke seluruh pelosok tanah air, sehingga kegiatan-kegiatan terpusat pada wilayah atau kawasan tertentu. Sesuai dengan laporan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sekitar 72,70% dari seluruh pegawai di Indonesia yang jumlahnya sekitar 3,932,766 orang, pada akhir 2001 bekerja di Pulau Jawa dan Sumatera. Dalam rangka menjawab permasalahan tersebut, kebijakan SDM bertujuan untuk terwujudnya SDM secara kuantitas dan kualitas mempunyai kemampuan penguasaan substansi pokok bidang permukiman dan prasarana wilayah, penguasaan kemampuan pengembangan kelembagaan, dan penguasaan operasionalisasi manajemen sumber daya.

Pusdiktek dalam menyelenggarakan pendidikan keahlian teknik bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terkemuka. Landasan kebijakan operasional kerjasama penyelenggaraan pendidikan, yaitu: manajemen dengan pola kemitraan dan tailor-made; pembiayaan pendidikan melalui bantuan penuh, fasilitasi, dan swadana; pembinaan dan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi; pembinaan dan pengembangan teknologi pembelajaran orang dewasa; sistem seleksi secara sentralisasi dengan penyebaran lokasi pelaksanaan tes; pembinaan dan pengembangan bimbingan dan konseling. Dalam rangka melaksanakan kebijakan operasional tersebut, Pusdiktek secara aktif telah mengambil langkah-langkah strategis, yaitu mengkomunikasikan kebijakan kepada semua pelaksana kebijakan secara berkelanjutan; menyediakan sumber daya yang memadai seperti dana, personel pengelola, tenaga pengajar praktisi, sarana dan prasarana pendidikan, dan peralatan yang memadai, dan memantapkan struktur dan proses dalam penyelenggaraan pendidikan.

2.    Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas maka rumusan masalah penelitian dirinci menjadi pokok permasalahan berikut ini. 

a.       Sampai seberapa baik prakondisi implementasi kebijakan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan profesional keahlian teknik? 

b.      Seberapa baik implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan profesional keahlian teknik dilaksanakan?

c.       Seberapa besar pengaruh variabel prakondisi implementasi kebijakan baik secara parsial atau sendiri-sendiri maupun secara integratif atau gabungan terhadap tingkat implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan profesional keahlian teknik?.  Pertanyaan ini dirinci menjadi beberapa pertanyaan berikut.

1)      Seberapa besar komunikasi kebijakan, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan profesional keahlian teknik?.

2)      Seberapa besar pengaruh gabungan komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi terhadap implementasi kebjakan penyelenggaraan pendidikan profesional keahlian teknik?.

d.      Seberapa baik peningkatan mutu lulusan program pendidikan profesional keahlian teknik?, dan seberapa besar pencapaian target program pendidikan profesional keahlian teknik?.

e.       Seberapa jauh keterkaitan logis antara tingkat implementasi kebijakan dengan mutu lulusan?.

Dalam menjawab pertanyaan di atas peneliti dibimbing dengan kerangka penelitian sebagaimana gambar 1 berikut ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Text Box: 3.   Tujuan  dan Manfaat Penelitian

Secara umum, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan profesional keahlian. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah;

a.       mengetahui kualitas prakondisi implementasi kebijakan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan profesional keahlian teknik. Tujuan tersebut  dirinci ke dalam empat subtujuan, yaitu mengetahui kualitas komunikasi kebijakan, kualitas sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi penyelenggaraan pendidikan kepada para pelaksana kebijakan;

b.      mengetahui implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan profesional keahlian teknik;

c.       mengetahui kualitas lulusan, dan kinerja lulusan pendidikan profesional keahlian teknik yang diselenggarakan;

d.      mengetahui pengaruh prakondisi implementasi kebijakan terhadap timplementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan profesional keahlian teknik. Secara operasional, tujuan ini dirinci ke dalam sub tujuan, yaitu sebagai berikut:

1)      mengetahui secara sendiri-sendiri pengaruh variabel komunikasi kebijakan, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan keahlian teknik;

2)      mengetahui pengaruh gabungan komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi terhadap implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan keahlian teknik;

e.       mengetahui keterkaitan logis antara tingkat implementasi kebijakan dengan mutu lulusan, dan keterkaitan logis mutu lulusan dengan kinerja lulusan.

            Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada institusi Pusdiktek dalam penyusunan atau perumusan kebijakan dan program penyelenggaraan pendidikan profesional keahlian teknik secara tepat dalam mendukung pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia profesional di bidang permukiman dan prasarana wilayah di pusat, propinsi, dan kabupaten/kota.

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi terhadap khasanah ilmu administrasi pendidikan yang spesifik di bidang pendidikan profesional keahlian teknik, dan memberikan rangsangan kepada peneliti lain untuk melakukan replikasi dalam bidang sejenis atau melengkapi keterbatasan-keterbatasan penelitian ini.

4.  Hipotesis Penelitian

            Mengacu kepada permasalahan, tujuan, dan asumsi-asumsi penelitian, maka masalah penelitian ini dirumuskan ke dalam hipotesis berikut ini.

a.       Antara komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi, terdapat hubungan yang positif  signifikan.

b.      Komunikasi kebijakan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan profesional keahlian teknik.

c.       Sumber Daya berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan profesional keahlian teknik.

d.      Sikap Pelaksana berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan profesional keahlian teknik.

e.       Struktur birokrasi berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan profesional keahlian teknik.

f.       Secara gabungan atau integratif komunikasi kebijakan, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi pelaksana kebijakan berpengaruh positif signifikan terhadap implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan profesional keahlian teknik.

 

B.  KERANGKA TEORI

Teori utama yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah teori yang dikembangkan oleh Edward (1990), didukung oleh model-model yang dikembangkan oleh Jeffrey L. Pressman dan Wildavsky (1973), Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975), Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983). Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi dan pencapaian tujuan fungional kebijakan adalah; (a) kejelasan, akurasi, dan kontinuitas komunikasi kebijakan yang disampaikan secara intensif dan ektensif kepada pelaksana kebijakan; (b) ketersediaan dan pemanfaatan secara optimal sumber daya; (c) sikap pelaksana yang terbuka dan mendukung; dan (d) ketersediaan dan pemanfaatan struktur organisasi serta hubungan dan mekanisme kerja yang menjabarkan tugas dan fungsi masing-masing unit internal organisasi maupun external organisasi sebagai mitra kerja. Adapun teori mutu Aspek-aspek substansi kebijakan berdasarkan kebijakan operasional yang ditetapkan oleh Pusdiktek, dan dihadapkan pada pengertian pendidikan baik secara legalistik dan sistemik..

Pengertian mutu didasarkan pada pendapat Juran, Sallies, Ishikawa, yang dielaborasi oleh Satori. Dari sudut pembuat produk, mutu dipandang sebagai derajat pencapaian spesifikasi rancangan yang ditetapkan, sedangkan dari sudut pandang pemakai, mutu diukur dari kinerja produk, dari sudut pandang lain, yaitu kelompok rasional derajat mutu dilihat dari perbandingan kegunaan sebuah produk dengan harga yang harus dibayar oleh pemakai tersebut.

C.          METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan metode penelitian  survey dan korelasional. Metode survey adalah metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh fakta-fakta tentang gejala-gejala atas permasalahan yang timbul. Metode ini digunakan untuk membandingkan kondisi-kondisi yang ada dengan kriteria yang ditentukan. Adapun metode korelasional dirancang untuk menentukan tingkat hubungan variabel-variabel yang berbeda dalam suatu populasi yang digunakan pada penelitian korelasi.  Data penelitian diungkap dengan menggunakan kuesioner, wawancara, dan studi dokumentasi. Instrumen penelitian sebagai alat pengumpul data primer berupa kuesioner yang sudah di uji coba secara empirik dan dihitung validitas dan relibilitasnya, serta telah dilakukan expert judgement oleh pakar di bidang pendidikan dan ahli kebijakan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

Populasi penelitian berjumlah 394 orang meliputi seluruh pimpinan dan staf  pada Pusdiktek, mulai dari pejabat eselon II, eselon III, dan eselon IV, dan staf profesional; pejabat dan staf balai di lingkungan Pusdiktek; tenaga pengajar praktisi yang terlibat dalam proses pembelajaran; dan Dekan, Pembantu Dekan, Direktur, Pembantu Direktur, Ketua Jurusan/Ketua Program studi PTN dam PTS mitra.

Ukuran sampel sebesar 145 orang. Ukuran sampel minimal dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan model hipotesis yang akan diuji. Oleh karena model hipotesis ini pada dasarnya merupakan model hipotesis korelasi maka ukuran sampel minimal dalam penelitian ini ditentukan secara iteratif (Machin &  Campbell, 1987: 191-193) seperti halnya penentuan ukuran sampel minimal untuk uji hipotesis korelasi. Penentuan anggota sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik proportional random sampling.

Prosedur penelitian dimaksudkan agar peneliti dapat memberikan hasil maksimal dengan langkah-langkah yang benar serta menepis kekeliruan  yang sekecil-kecilnya. Di samping itu untuk menetapkan data yang memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. Prosedur penelitian secara bertahap meliputi persiapan yaitu merumuskan latar belakang masalah, perumusan masalah sampai hipotesis penelitian. Dilanjutkan dengan tinjauan kepustakaan, menyusun kisi-kisi dan instrumen, melakukan kalibrasi instrumen secara konseptual oleh expert, melakukan kalibrasi melalui uji empirik terhadap instrumen yang telah teruji secara konseptual, mengumpulkan data, mengolah, menganalisis dan mensintesiskan, dan mengambil kesimpulan dan temuan-temuan serta implikasi dan rekomendasinya.

Proses analisis data dalam penelitian ini menempuh prosedur sebagai berikut.

Pertama, menentukan skor setiap responden sesuai dengan ketentuan. Kedua, verifikasi data penelitian Dengan cara ini, dari 145 responden ada dua yang tidak memadai untuk diolah, sehingga data yang memadai untuk diolah adalah 143 responden. Ketiga, membuat pedoman konversi data ordinal ke dalam data interval untuk setiap variabel penelitian dengan menggunakan Method of Sucessive Interval. Keempat, mengubah data ordinal ke interval sesuai dengan pedoman pada langkah ketiga. Kelima, melakukan analisis data untuk menguji hipotesis. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif berupa rata-rata hitung, median, modus, simpangan baku, dan variansi untuk analisis univariat. Sementara itu statistik inferensial digunakan untuk uji korelasi,  regresi, dan analisis jalur. Keseluruhan proses perhitungannya dilakukan dengan menggunakan paket program SPSS for Windows.

 

D.  HASIL PENELITIAN

          Analisis deskriptif, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi memperlihatkan: a) secara umum variabel prakondisi implementasi kebijakan masuk kategori rata-rata baik, atau variabel komunikasi kebijakan masuk kategori rata-rata baik, sumber daya masuk kategori rata-rata, sikap pelaksana masuk kategori rata-rata, struktur birokrasi masuk kategori rata-rata; implementasi kebijakan secara umum masuk kategori cukup, yaitu manajemen kerjasama masuk kategori cukup, pembiayaan pendidikan masuk kategori cukup, pengembangan dan pembinaan kurikulum masuk kategori baik, teknologi pembelajaran masuk kategori cukup, sistem seleksi masuk kategori baik, serta pembinaan dan pengembangan bimbingan dan konseling masuk kategori cukup; c) mutu keluaran berdasarkan IPK program D3, D4, dan magister masuk kategori baik; d) kinerja lulusan program D3 masuk kategori baik, D4 kategori masuk baik, magister masuk kategori cukup; d) secara kuantitas dan pemerataan penyelenggaraan pendidikan belum mencapai target yang telah ditetapkan. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

a)      Pimpinan dan jajaran manajemen Pusdiktek telah mengkomunikasikan kebijakan penyelenggaraan pendidikan keahlian teknik secara kontinyu melalui media transmisi yang tersedia kepada perguruan tinggi mitra, balai-balai, staf profesional, karyasiswa, tenaga pengajar praktisi, dan instansi pengutus. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan komunikasi tersebut belum efektif menghasilkan persepsi dan komitmen yang sama dari para mitra kerja dalam mengakomodasikan kebijakan penyelenggaraan pendidikan keahlian teknik. Hal ini disebabkan oleh: (1) pesan yang disampaikan kurang akomodatif terhadap umpan balik dari pelaksana pendidikan seperti PTN dan PTS mitra dan balai-balai, sehingga isi pesannya lebih ke substansi rutin. Dengan demikian, pesan yang disampaikan ada kecenderungan tidak berkembang dari waktu ke waktu; (2) pesan juga belum memberikan arah yang jelas tentang arah kebijakan penyelenggaraan pendidikan keahlian teknik dengan universitas, institut, dan politeknik; (3) media transmisi komunikasi seperti e-mail system, juga sistem informasi lainya belum dimanfaatkan secara optimal, dikarenakan belum terbentuknya kultur kerja dengan memanfaatkan website, dan email system; (4) penerima informasi kebijakan sangat heterogen, dan diindikasikan masing-masing penerima informasi kebijakan tersebut mempunyai visi dan misi sendiri-sendiri, sehingga, kebijakan yang disampaikan diakomodasikan sesuai dengan visi komunikannya.

b)      Sumber daya secara umum telah disediakan secara memadai, namun  sumber daya tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan sumber daya belum optimal disebabkan belum adanya regulasi yang mengizinkan Pusdiktek untuk mengelola aset secara swadana, dan belum memadainya dana rutin untuk memelihara dan mengoperasionalkan aset yang dimiliki. Secara teoretis untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal dibutuhkan dukungan dana yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten. Dukungan dana yang memadai akan terwujud apabila ada dukungan kebijakan yang memberikan peluang bagi pengelola untuk memanfaatkan aset secara optimal.

c)      Sikap pelaksana menunjukkan ada kemauan untuk melaksanakan kebijakan. Namun, kemauan tersebut sifatnya pasif atau tidak proaktif. Aspek-aspek yang menyebabkan hal tersebut, secara empiris dan teoretis disebabkan oleh kurangnya keterlibatan atau partisipasi pelaksana dalam perumusan dan evaluasi kebijakan, sehingga motivasi dan kesungguhan dalam melaksanakan kebijakan kurang.

d)     Struktur birokrasi sudah tersedia seperti landasan kebijakan dan tugas pokok dan fungsi Pusdiktek dan balai-balainya, dan bagan organisasi, sebagian pengaturan mekanisme operasional internal sudah tersedia. Beberapa hal perlu mendapat perbaikan adalah penataan sistem dan prosedur secara menyeluruh yang menggambarkan mekanisme kerja setiap fungsi-fungsi dari masing-masing unit sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan oleh Menteri.

e)      Manajemen penyelenggaraan pendidikan belum didukung oleh peta kebutuhan program pendidikan yang ingin dicapai untuk setiap jenjang program dan kompetensinya, sehingga belum diketahui sampai sejauhmana program telah dicapai dan kapan target program tersebut dapat dicapai. Hasil analisis juga memperlihatkan belum berjalannya fungsi pemantauan dan evaluasi, dan tidak berjalannya Tim Pengendali yang sudah dibentuk.

f)       Kebijakan pembiayaan pendidikan tingkat pencapaian implementasinya masuk kategori cukup atau sedang. Kebijakan pembiayaan bantuan penuh berjalan dengan baik, kebijakan pembiayaan pola fasilitasi dan swadana tidak berjalan sama sekali.

g)      Pembinaan dan pengembangan kurikulum sebagian besar aspek-aspek yang diteliti masuk dalam ketgori baik. Pengembangan kurikulum telah melibatkan semua stakeholders, modul dibutuhkan telah dipuayakan semaksimal mungkin disusun. Namun, titik kritisnya adalah belum berjalannya sistem evaluasi dan minotoring implementasi kurikulum.

h)      Teknologi pembelajaran dirasakan sangat bermanfaat, namun pemanfaatan hasil pelatihan teknologi pembelajaran belum optimal. Sejalan dengan hasil wawancara, studi dokimentasi memperlihatkan bahwa sebagian besar calon tenaga pengajar praktisi belum dimanfaatkan secara optimal, yaitu hanya 132 orang dari 332 orang yang telah dilatih dimanfaatkan, atau hanya 40% yang dimanfaatkan.

i)        Sistem seleksi secara umum masuk kategori baik. Analisis terhadap aspek-aspek sistem seleksi memperlihatkan: 1) sosialisasi telah dilaksanakan dengan baik; 2) penyebaran lokasi pelaksanaan seleksi telah meningkatkan jumlah peserta tes; dan 3) materi seleksi yang dikembangkan sudah baik. Namun, pelaksanaan tes belum diorganisasikan dengan baik, dan sistem penetapan kelulusan dipersepsikan kurang transparan.

j)        Pengembangan dan pembinaan bimbingan dan konseling secara umum masuk kategori cukup. Aspek-aspek kritis, yaitu: 1) kegiatan perwalian belum berjalan dengan baik; 2) pembinaan para wali kelas belum berjalan dengan baik; dan 3) integrasi substansi  bimbingan dan konseling ke dalam metode pembelajaran belum berjalan.

 

Analisis korelasi Product Moment (uji Pearson) menghasilkan nilai rx1x2, rx2x1 = 0,794; rx1x3, rx3x1 = 0,587; rx1x4, rx4x1 = 0,367; rx2x3, rx3x2 = 0,652; rx2x4, rx4x2 = 0,342; rx3x4, rx4x3 = 0,508.  Hasil uji dengan α = 0,05, memperlihatkan bahwa antara variabel komunikasi dengan sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi berkorelasi positif signifikan; antara variabel sumber daya manusia dengan sikap pelaksana dan struktur birokrasi berkorelasi positif signifikan; dan antara sikap pelaksana dengan struktur birokrasi berkorelasi signifikan.

Analisis jalur menghasilkan pyx1 =  0,174, pyx2 = 0,521, pyx3 = 0,241, pyx4 = 0,185, R = 0,608, R square = 0,369. Hasil pengujian statistik dengan teknik analisis jalur diperoleh 2 (dua) bukti empirik, sebagai berikut.

a)      Secara sendiri-sendiri ditemukan bukti empirik bahwa: 1) secara kseluruhan komunikasi kebijakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan; 2) sumber daya mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap tingkat implementasi kebijakan; 3) sikap pelaksana kebijakan mempunyai pengaruh langsung yang signifikan terhadap implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan; 4) struktur birokrasi mempunyai pengaruh langsung yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

b)        Secara gabungan variabel-variabel komunikasi kebijakan, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap tingkat implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan profesional keahlian teknik, dengan koefisien determinasi multipel (R˛) atau R square sebesar 0,369 atau 36,9%. Sedangkan pengaruh variabel-variabel lain yang tidak diteliti  sebesar 0,631 atau 63,1%.

Keterkaitan antara prakondisi, implementasi, dan mutu mengungkapkan bahwa pencapaian implementasi kebijakan yang cukup, dipengaruhi oleh penyediaan prakondisi yang cukup pula. Pelaksanaan kebijakan yang cukup juga menghasilkan kinerja yang bervariasi, yaitu D3 baik, D4 baik, dan magister cukup. Hal ini menunjukan bahwa prestasi kerja lulusan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pendidikan atau kemampuan yang dimiliki tetapi ada faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Peningkatan profesionalisme aparatur D3 dan D4 dalam jumlah banyak tidak mungkin dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau Dep. Kimpraswil sendiri, tetapi harus memberdayakan pemerintah propinsi, dan kabupaten kota. Sebagai ilustrasi, apabila ketidaktercapaian atau gap yang ada sekarang: D3: 13,022 orang, D4: 3,830 orang; Magister:724 orang, diprogramkan 5 (lima) tahun ke depan, yaitu tahun 2005-2010, maka kebutuhan biaya per tahun dengan asumsi constant price, sekitar Rp. 613 milyar. Apabila kebutuhan tersebut diprogramkan selama lima tahun maka kebutuhan biaya per tahun sebesar Rp. 122 milyar. Kebutuhan ini jauh dari kapasitas dana Pusdiktek yang hanya sekitar Rp. 40 milyar per tahun. Sehingga, Pusdiktek dengan tugas dan fungsi yang ada dan dukungan kebijakan yang ada, akan sulit mencapai program tersebut selama kurun  5 tahun ke depan. Bahkan dari analisis 10 tahun ke depan juga sangat sulit. Dari perhitungan tersebut, target program hanya bisa dicapai selama kurun waktu 15 tahun ke depan. Dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan profesionalisme aparatur bidang permukiman dan prasarana wilayah yang ada di propinsi kabupaten dan kota perlu memberdayakan pemeritah propinsi, kabupaten, dan kota dalam penyelenggaraan pendidikan keahlian teknik.

Usulan  model hipotetik sebagaimana pada gambar 2. Usulan  model hipotetik ini didasarkan pada konsep kebijakan publik, implementasi, evaluasi kebijakan, konsep pendidikan, dan konsep administrasi.  

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


      2.

Mutu

 

1.

Kuantitas,

Pemerataan,

Mutu

 
                                                                                                                                                                                                                                          1.                        

2.

Implementasi Substansi Kebijakan

 

1.

Prakondisi Implementasi

 
                                      

 

 

 

 

 

 


Gambar 2. Model Hipotetik Proses Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan

       Pendidikan Keahlian Teknik dan Mutu Lulusan

 
                                                                                                                                                                                                                        


E.        KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1.  Kesimpulan

a.    Prakondisi implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan keahlian teknik secara umum masuk dalam ketegori cukup. Kalau dilihat terhadap masing-masing variabel dan aspek-aspeknya maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1)      Komunikasi kebijakan masuk dalam kategori cukup memadai. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penyelenggaraan pendidikan keahlian teknik telah dikomunikasi secara intens dan kontinu melalui media transmisi yang tersedia kepada perguruan tinggi mitra, Balai-balai, staf profesional, karyasiswa, tenaga pengajar praktisi, dan instansi pengutus. Namun, aspek-aspek kritis yang perlu mendapat perhatian, yaitu: a) kualitas substansi pesan dipersepsikan masih kurang akomodatif terhadap umpan balik dari pelaksana pendidikan seperti PTN dan PTS mitra dan balai-balai; b) media transmisi komunikasi yang sudah tersedia seperti e-mail system, dan sistem informasi lainnya belum dimanfaatkan secara optimal; c) ektensitas sosialisasi kebijakan masih kurang, terutama kepada jajaran pengambil kebijakan di internal Dep. Kimpraswil dan jajaran pejabat pemerintah daerah kabupaten dan kota. 

2)      Sumber daya untuk mendukung terselenggaranya pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan keahlian teknik secara umum masuk kategori cukup. Hal ini memperlihatkan bahwa sumber daya sudah tersedia dengan baik. Namun, beberapa aspek terungkap masih kritis, yaitu: a) secara umum kompetensi sumber daya pengelola masuk kategori kurang; b) tenaga pengajar praktisi belum sepenuhnya memahami tugas, fungsi, dan perannya, dalam memberikan pembelajaran kepada karyasiswa; c) sarana dan prasarana pendidikan seperti laboratorium dan ruang kelas belum belum dimanfaatkan secara optimal; dan  d) dana operasi dan pemeliharaan aset yang dimiliki tidak memadai.

3)      Disposisi pelaksana kebijakan dalam mendukung terselenggaranya pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan keahlian teknik secara umum masuk kategori cukup atau mendukung atau mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan pimpinan. Namun, dari analisis terhadap aspek-aspek disposisi terungkap bahwa: a) kesungguhan dalam melaksanakan pekerjaan masuk kategori baik; b) komitmen terhadap kemajuan organisasi masuk kategori cukup; c) disiplin dalam melaksanakan tugas masuk kategori cukup. dan d) motivasi belum secara proaktif melaksanakan kebijakan. Hal ini disebabkan oleh kurang terlibatnya pelaksana kebijakan dalam perumusan operasionalisasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan.

4)      Struktur birokrasi untuk melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pendidikan keahlian teknik secara umum masuk dalam kategori cukup. Faktor-faktor kritis meliputi sistem monitoring dan evaluasi belum berjalan dengan baik; a) koordinasi vertikal antara pusat dan balai belum berjalan dengan baik; b) koordinasi balai dengan Pemerintah Daerah belum berjalan dengan baik.

b.      Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan keahlian teknik secara umum masuk kategori cukup. Dari analisis aspek-aspek implementasi kebijakan terungkap sebagai berikut.

1)      Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Keahlian Teknik secara umum masuk kategori cukup. Aspek-aspek kritis meliputi: a) peta kebutuhan pendidikan profesional keahlian teknik baik kuantitas maupun kompetensinya di setiap wilayah belum tersedia; b) sistem monitoring dan evaluasi belum berjalan secara efektif; c) indikator mutu proses pendidikan belum tersedia; d) Tim pengendali yang melibatkan jajaran pimpinan Dep. Kimpraswil dan PTN dan PTS mitra tidak berjalan sama sekali.

2)      Pembiayaan pendidikan secara umum masuk dalam kategori cukup. Aspek kritis, yaitu: a) kebijakan pembiayaan pola fasilitasi tidak berjalan; dan b)  kebijakan pola swadana tidak berjalan sekali.

3)      Pengembangan dan pembinaan kurikulum secara umum masuk dalam kategori baik. Analisis subaspek atau dimensi memperlihatkan bahwa pengembangan kurikulum berbasis kompetensi program magister D4, dan D3, telah melibatkan semua stakeholders, tetapi pemantauan dan evaluasi kurikulum belum berjalan dengan baik. 

4)      Pengembangan dan pembinaan teknologi pembelajaran secara umum masuk kategori cukup. Aspek-aspek yang kritis, yaitu  hasil pelatihan teknologi pembelajaran terungkap belum dimanfaatkan secara optimal.

5)      Sistem seleksi secara umum masuk kategori baik. Analisis terhadap aspek-aspek sistem seleksi memperlihatkan: a) sosialisasi telah dilaksanakan dengan baik; b) penyebaran lokasi pelaksanaan seleksi telah meningkatkan jumlah peserta tes; dan c) materi seleksi yang dikembangkan sudah baik. Namun, pelaksanaan tes belum diorganisasikan dengan baik, dan sistem penetapan kelulusan dipersepsikan kurang transparan.

6)      Pengembangan dan pembinaan bimbingan dan konseling secara umum masuk kategori cukup. Aspek-aspek kritis, yaitu: a) kegiatan perwalian belum berjalan dengan baik; b) pembinaan para wali kelas belum berjalan dengan baik; dan c) integrasi substansi  bimbingan dan konseling ke dalam metode pembelajaran belum berjalan.

c.    Secara bersama-sama atau gabungan variabel-variabel komunikasi kebijakan, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap tingkat implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan profesional keahlian teknik, dengan koefisien determinasi multipel (R˛) atau R square sebesar 0,369, atau 36,9%. Adapun pengaruh variabel-variabel lain yang tidak diteliti  sebesar 0,631, atau 63,1%.

d.   Secara sendiri-sendiri komunikasi kebijakan mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan keahlian teknik, atau pyx1 = 0,174 atau 17.4%. Penyediaan sumber daya yang memadai dan pemanfaatan sumber daya secara optimal mempengaruhi secara signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan keahlian teknik, atau pyx2 = 0,521 atau  52,1%. Sikap pelaksana yang mendukung dan proaktif mempengaruhi secara signifikan implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan keahlian teknik, atau pyx3 = 0,242% atau sebesar 24,2%. Struktur birokrasi yang memadai mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan keahlian teknik, atau pyx4 = 0,185 atau sebesar 18,5%.

e.    Mutu lulusan program pendidikan D3, D4, dan magister, diukur dari IPK masuk kategori baik, atau IPK D3=3,00, D4=2,96, Magister=3,42. Kinerja lulusan memperlihatkan meningkat kompetensinya dalam menjalankan tugas yang diberikan kepada lulusan tersebut. Namun, peningkatan kinerja lulusan tersebut bervariasi: program D3 dan D4 masuk kategori baik, dan lulusan program magister masuk kategori cukup. Secara kuantitas program yang dicapai belum mencapai sasaran yang  telah ditetapkan, atau program D3 baru dicapai 12,22 %, D3 baru tercapai 26,6%, dan magister dicapai 50%.

f.    Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan keahlian teknik mempunyai hubungan yang sangat erat terhadap kualitas lulusan dan kinerja lulusan program D3, D4, dan magister. 

g.   Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa variabel-variabel komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi, berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Namum demikian, hasil penelitian menemukan juga bahwa masih banyak variabel lain yang memepengaruhi implementasi kebijakan yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara teoritis hasil penelitian ini memperkuat model yang dikembangkan oleh Edward, dengan hipotesis ada tambahan variabel lain yang dianggap signifikan, seperti proses perumusan dan penetapan kebijakan, kejelasan tujuan dan sasaran kebijakan, dan kepemimpinan.

h.   Berdasarkan temuan tersebut dapat dijelaskan secara teoretik bahwa memahami implementasi kebijakan tidak bisa meneliti hanya aspek kinerja dan mencari faktor-faktor yang mempengaruhinya, tetapi harus melihat secara komprehensif mulai dari perumusan dan penetapan, implementasi, keluaran dan outcome. Karena implementasi merupakan bagian dari siklus proses kebijakan, maka untuk memahami keberhasilan dan kegagalan implementasi harus menempatkan implementasi dalam siklus kebijakan tersebut.

i.     Hasil penelitian juga menghasilkan usulan model hipotetik untuk implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan profesional keahlian teknik, yang telah mempertimbangkan kebutuhan lokal Pusdiktek, Dep. Kimpraswil.

 

2.   Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka rekomendasi meliputi sebagai berikut.

a.  Rekomendasi Praktis Jangka Pendek

Pertama, melakukan revitalisasi tugas dan fungsi Pusdiktek saat ini atau melakukan penataan kembali sistem dan pengaturan sumber daya internal, yaitu a) penyusunan pengaturan mekanisme kerja manajemen penyelenggaraan pendidikan kemitraan, tailor-made dan reguler dan titipan; b) penyusunan peta kebutuhan pendidikan keahlian teknik yang komprehensif, yang menggambarkan secara kualitas kompetensi yang dibutuhkan dan secara kuantitas jumlah yang dibutuhkan pada setiap jenjang kompetensi di setiap wilayah sesuai dengan karakteristik sosial, politik, dan ekonominya; c) penataan sistem monitoring dan evaluasi, yang memuat mekanisme kerja, instrumen, indikator mutu, sumber daya pendukung, revitalisasi fungsi tim pengendali, dan pembentukan kelembagaannya; d) extensitas sosialisasi kebijakan pada internal Dep. Kimpraswil, dan eksternal kepada instansi dan pejabat pemerintah propinsi, kabupaten, dan kota.  e) peningkatan kualitas informasi yang disampaikan kepada PTN mitra; f) pengaturan sistem seleksi yang lebih efektif melalui peningkatan keterlibatan PTN dan PTS mitra dalam menetapkan kelulusan calon peserta didik, dan penetapan sistem pengolahan administrasi seleksi  yang dipahami bersama antara pusdiktek dan pelaksana seleksi, sehingga prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat ditingkatkan; dan g) penataan sistem pengembangan dan pembinaan bimbingan dan konseling, yang lebih menekankan pada perwalian yang profesional, dan integrasi konsep bimbingan dan konseling dengan teknologi pembelajaran; h) pengaturan sistem penerimaan tenaga pengajar praktisi.

Kedua, adanya perubahan kebijakan pembiayaan pendidikan, yaitu a) kebijakan penyelenggaraan pendidikan dengan pembiayaan secara swadana; b) diversifikasi pembiayaan pendidikan untuk program D3, D4, dan magister. Program D3, dan D4 bantuan penuh, dan program magister ”cost sharing” antara pemerintah pusat dan instansi pengutus.

b.  Rekomendasi Praktis Jangka Menengah

Pencapaian kuantitas program dan pemerataan lulusan bisa dicapai apabila ada pergeseran kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan keahlian teknik.

Pertama, perlu redefinisi tugas dan fungsi Pusdiktek, yaitu dengan memperluas tugas dan fungsi Pusdiktek yang ada sekarang. Tugas dan fungsi Pusdiktek yang semula sebagai penyelenggara pendidikan keahlian teknik bekerja sama dengan PTN dan PTS, diperluas tugas dan fungsinya sebagai pemberdaya, fasilitator, dan penyelenggara pendidikan keahlian teknik tertentu. Tugas dan fungsi Pusdiktek menyelenggarakan pendidikan terbatas pada pendidikan yang kompetensinya digunakan secara nasional. Adapun pendidikan D3 dan D4 tertentu yang bisa diselenggarakan oleh pemerintah propinsi diserahkan kepada pemerintah propinsi bekerja sama dengan PTN setempat. Tugas Pusdiktek lebih kepada pengaturan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan keahlian teknik.

Kedua, restrukturisasi kelembagaan Pusdiktek, dan Balai, meliputi: 1) restrukturisasi kelembagaan yang ada di Pusat, dan balai-balainya, termasuk relokasi penempatan balai di tempat yang strategis; 2). penataan mekanisme kerja dan pengaturan sumber daya yang memadai sesuai dengan tugas dan fungsi yang baru, seperti penataan mekanisme kerja sama penyelenggaraan pendidikan antara Pusdiktek dengan PTN mitra, Pusdiktek dengan pemerintah propinsi dan pemerintah daerah, serta asosiasi profesi.

Ketiga, reformasi kebijakan operasional penyelenggaraan pendidikan, meliputi 1) reformasi kebijakan dan strategi operasional meliputi pengembangan jaringan kerjasama dengan pemerintah propinsi, kabupaten, dan kota; 2) pembiayaan pendidikan dengan pola swadana; 3) sistem seleksi; 4) sistem pembinaan dan penerimaan tenaga pengajar praktisi; 5) pengembangan dan pembinaan kurikulum dan teknologi pembelajaran; 6) penajaman pembinaan dan pengembangan sistem bimbingan dan konseling.

c.  Rekomendasi Teoreritis

Pembahasan penelitian yang mengacu kepada perkembangan teori dan model studi implementasi kebijakan, menemukan bahwa belum optimalnya pencapaian kebijakan penyelenggaraan pendidikan keahlian teknik, diduga kuat tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan manajemen dan pengorganisasian implementasi kebijakan, tetapi terkait dengan kejelasan tujuan dan sasarannya. Kejelasan tujuan dan sasaran ini terkait dengan proses penetapan kebijakan penyelenggaraan pendidikan keahlian teknik yang cenderung elitis. Berdasarkan temuan penelitian tersebut rekomendasi teoritis untuk studi implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan keahlian teknik lebih lanjut sebagai berikut.

Pertama, studi lebih lanjut tentang implementasi kebijakan harus meneliti tiga variabel penting yang saling terkait satu sama lainnya, yaitu proses penetapan kebijakan, kejelasan tujuan, proses dan mekanisme pelaksanaan kebijakan, dan meneliti hasil pelaksanaan kebijakan.

Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sebagai variabel dependen, masih terbatas, padahal variabel lain yang tidak diteliti masih banyak dari variabel yang diteliti. Selain itu, disadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan metodologi, dan penguasaan substansinya. Sehingga, perlu kiranya membutuhkan penelitian lebih lanjut secara mendalam.

1)      Meneliti variabel yang sama dengan menambahkan variabel kejelasan tujuan dan sasaran kebijakan, serta kepemimpinan, sebagai variabel dependen, dan membandingkan hasil-hasil penelitian tersebut dengan penyelenggara pendidikan sejenis.

2)      Meneliti lebih lanjut implementasi kebijakan sebagai variabel dependen dengan keluaran dan kinerja lulusan sebagai variabel independen, yang dalam penelitian ini dengan segala keterbasan kurang dikaji secara mendalam.

3)      Meneliti lebih lanjut tentang hubungan antara keluaran dan kinerja lulusan program magister, yang dalam penelitian ini ditemukan bahwa IPK lulusan magister masuk kategori baik bahkan nyaris sangat baik, namun kinerjanya masuk kategori cukup.

Selain rekomendasi teoretik yang berkaitan dengan penelitian implementasi kebijakan lebih lanjut, berikut ini beberapa saran lain berkaitan dengan implementasi kebijakan, sebagai berikut.

Pertama, dalam melaksanakan atau mengaplikasikan model implementasi kebijakan perlu memperhatikan  variabilitas antar daerah dan antar perguruan tinggi baik institut dan universitas maupun politeknik terutama sumber daya yang perlu dikembangkan pada daerah tersebut, dan visi dan misi dari masing-masing perguruan tinggi tersebut.

Kedua, ujung tombak pelaksanaan kebijakan pada akhirnya pada sumber daya manusianya, sehingga pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia perlu dilakukan sebagai awal yang strategis dalam mempersiapkan prakondisi implementasi kebijakan. Pembinaan dan pengembangan kompetensi bagi staf pengelola pendidikan, dan tenaga pengajar yang memiliki kualifikasi yang baik sangat bermanfaat dalam mendorong pelaksanaan kebijakan secara optimal.

 

d. Rekomendasi Model Hipotetik

            Model Hipotetik Proses Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Profesional Keahlian Teknik secara skematis tampak pada gambar 2.


DAFTAR  PUSTAKA

Ali, M. (1999). Pendidikan dalam Perspektif Pengembangan SDM. Mimbar          Pendidikan, Jurnal Pendidikan No. 3 Tahun XVIII  1999, hal 26-30.

Alto, R., et al. (2000). Training Systems in South-East Asia. Kensington: National Centre for Vocational Education Research and SEAMEO VOCTECH.

Anderson, dan James, F.(1979). Public Policy Making. New York, NY: Holt,  Rinehart and Winston.

Astis, F.M. (2005). Desentralization and Educational Reforms: What Accounts for a Decoupling Between Policy Purpose and Practice? Evidence  from Buenos Aires, Argentina. An Interactive Journal-Public Administration and Management, Volume Nine, Number Two. Tersedia: http://www.pamij.com/04_9_2.html (3 February 2005).

Baker, D., et al. (1998). Globalization and Progressive Economic Policy. London: Cambridge University Press Published in association with The Political Economy Research Institute, University of Massachusetts-Amherst.

Bardah, E. (1977). Implementation Game. What Happen after a Bill Become a Law. Cambridge: Mass MIT Press.

Barret, S.M., dan Fudge, C. (1981).  Examining the Policy-Action Relationship. London: Metuen Inc.

Bentley, T. (2003). Governance as Learning: the Challenge of Democracy.Tersedia: http://www.wwdemocracy.nildram.co.uk/new_vision/governance_as_learning.htm, February 13, 2005.

Bernadib, I.(1988). Ke arah Perspektif Baru Pendidikan. Jakarta: Ditjen Dikti.

Bowen, H.R. (1981). The Costs of Higher Education. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers.

Brienkerhoff, D.W.,dan Crosby, L.B. (2002). Managing Policy Reform: Concept and Tool for Decision-Makers in Developing and Transitioning Countries. United  States of America: Kumarian Press, Inc.

Brodjonegoro, S.S. (2003). Pengembangan Kurikulum Sistem Modular. Makalah pada Lokakarya Pengembangan Kurikulum Sistem Modular, Jakarta 30 September 2003.

Bromley, D.W. (1989). Economic Interests and Institutions: The Conceptual Foundations of  Public Policy. NewYork: Basil Blackwell.

Burke, J.W. (1995). Competency Based Education and Training. London: The Falmer Press.

Castetter, W.B.(1996). The Human Resources Function in Educational Administration (Sixth Edition). New Jersey: Prentice Hall, Inc.

Coastes, E.B. (2003). Public Policy Impact on Organizational Behavior. An Interactive Journal-Administration and Management, Volume Eight, Number Three. Tersedia: http://www.pamij.com/03_8_3.html, (3 February 2005).

Craig, dan Robert, L. (1987). Training and Development Handbook: A Guide to Human Resources Development. New York: McGraw-Hill Book Company

Cooper, et al. (1998). Public Administration for the Twnty-First Century. Philadelphia: Harcourt Brace College Publishers.

Corralo, F.M. (1997). Improving Organizational Communication. California: Crisp Publication Inc.

Curtain, R. (2001). The Australian Public Policy Research Network: Promoting New Approaches to Public Policy. Canberra Bulletin of Public Administration Nomor 102, page 5-10.

Curtain, R. (2000). A Fresh Approach to Policy Research. Canberra Bulletin of Public Administration, No. 98, page 50-52.

Curtain, R. (2003).  What role for Citizen in Developing and Implementing Public Policy?. Canberra Bulletin of Public Admnistration.

Djojonegoro, W. (1998). Kebijaksanaan Pendidikan Tinggi Ilmu dan Profesi Administrasi dalam Kaitan dengan Kebutuhan Pembangunan. Tulisan Pada Pembangunan Administrasi di Indonesia, hal. 207-221.Jakarta:LP3ES.

Dolbeare, M.K. (1975). Public Policy and Evaluation. London: Sage Yearbooks in Politic and Public Policy.

Dror, Y. (1971). Design for Policy Sciences. New York: American Elsevier Publishing Company, Inc.

Dunn, W. (1981). Public Policy Analysis: An Introduction. Englewood: Cliff, N.J. Prentice, Inc.

Dunn, W. (1999). Analisis Kebijakan Publik: Suatu Pengantar. Yogyakarta: UGM Press.

Dye, R.T. (1987). Understanding Public Policy. Englewood Cliff: Prentice-Hall, Inc.

Dwijowijoto, R.N. (2004). Komunikasi Pemerintahan. Jakarta: Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Dwiyanto, et al (1998). Knsep dan Indikator Implementasi Kebijakan UULAJ No. 4 Tahun 1992 di Propinsi Riau. Yogyakarta: FISIPOL Universitas Gajah Mada (UGM).

Edward III, G. (1980). Implementing Public Policy. Washington, DC.: Congressional  Quarterly Inc.

Effendi, A.R. (1999). Manajemen (Administrasi) Pendidikan. Bahan Mata Tataran pada Pelatihan Manajemen Pusdiktek PU, Kerja sama Pusat Pendidikan Keahlian Teknik dengan Universitas Negeri Malang.

Effendi, S. (1999). Administrasi Publik, Pembangunan Nasional dan Kemajukan Etnis. Jurnal Kebijakan dan administrasi Publik, Vol. 3, Nomor 2, hal. 1-10.

Effendi, U.O. (2004). Komunikasi: Teori dan Praktik. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

Elmore,  R. (1978). Organizational Models For Social Program Implementation Public Policy. Beverhill: Sage Publication.

Fattah, N. (2000). Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Friedrick. (1963). Man and His Government. New York: Knopf.

Frederickson, G.H. (1997).  New Public Administration. Alabama: the University of Alabama Press.

Fredericson, G.H., dan Smith, K.B (2003). The Public Administration Theory Primer: Essentials of Public Policy and Administration. London: Wesview Press..

Frohock, F.M. (1979). Public Policy: Scope and Logic. Englewood Cliff, N.J.: Prentice Hall, Inc.

Furqon. (2001). Evaluasi Belajar di Sekolah. Mimbar Pendidikan, Jurnal Pendidikan No.3 Tahun XX 2001, hal. 47-54.

Fusarrelli, D.L., dan Johnson, B. (2005). Educational Governance and the New Public Management. An Interactive Journal-Public Administration and Management, Volume Nine, Number Two. Tersedia: http://www.pamij.com/04_9_2.html, (3 February 2005).

George, J. (2001). Challenges and Opportuities in Public Administration. Journal, Asian Review of Public Administration, Vol XIII, No. 2, hal. 38-45.

Gilley, J.W., dan Eggland, S.A. (1989). Principles of Human Resources Development. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company in Association, Inc.

Goggin, at al. (1990). Implementation Theory and Practice: Toward a Third Generation. Glenview: Scott, Foreman Inc.

Grindle, dan Merilee. (1980). Politics and Policy Implementation in The Third World. New Jersey: Princeton University Press

Ham, C., dan Hill, M. (1993). The Policy Process in Modern Capitalist State (Second Edition). New York:Harvester Wheatsheaf.

Hamid, H.S. (2000) Kebijakan Pendidikan Dasar untuk Masyarakat Indonesia Baru. Mimbar Pendidikan, Jurnal Pendidikan No.3 Tahun X1X 2000, hal 4-13.

Handayaningrat, S. (1982). Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: PT. Gunung Agung

Hariyoso, H. (2002). Pembaharuan Birokrasi dan Kebijaksanaan Publik.  Jakarta: Peradaban.

Harjana, A. (2001). Organisasi Masa Depan: Transformasi Watak Defensif ke Pembelajaran. Jurnal Administrasi & Bisnis, Vol.1 No. 1, hal 5-18.

Harris, O. (1976). Managing People At Work: Concept and Cases in Interpersonal Behaviour.  New York, NY.: A. Willey/Hamilton Publication.

Harris, D.M., et al. (1994). Human Resources Development. New York: The Dryden Press.

Hayati, Y.D. (2002). Pengembangan Tenaga Pengajar Sebagai Mata Rantai Manajemen Pengendalian Mutu Terpadu dalam Pendidikan. Mimbar Pendidikan, Jurnal Pendidikan No. 1 Tahun XXI 2002, hal. 51-54.

Hill, M. (1997). The Policy Process in the Modern State (Third Edition). London: Prentice Hall Harvester Wheatsheaf.

Hill, M. dan Hupe P. (2002). Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice. London: Sage Foudation.

Hern, B. (1981). Implementation Structure: A New unit of Administration Analysis. London: Sage Foundation.

Hoogwood, dan Gunn. (1984). Policy Analysis for the Real World. London: Oxford University Press.

Howlet, dan Ramesh. (1995). Studying Public Policy: Policy Cycles and  Policy Subsystems. Toronto, NY: Oxpord  University Press.

Hoy, K.W., Miskel, C.G. (1991). Educational Administration: Theory, Research. And Practice, (Fourth Edition). New Yorks:McGraw Hill Inc.

Hughest, E.O.(1994). Public Management and Administration. London: The MacMillan Press Ltd.

Husen, U. (2002). Metode Riset Komunikasi Organisasi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Iatdris, D. (1994). Social Policy Institutional Context of Social Development and Human Services. California: Brooks/Cole Publishing Company.

Ichsan, M. (1998). Pengembangan Administrasi sebagai Disiplin Ilmu dan Profesi Administrasi. Tulisan  pada Pembangunan Administrasi di Indonesia, hal. 222-244. Jakara:LP3ES.

Imron, A. (1996). Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.

 

Ingram, H. (1990). Implementation: A Review and Suggested Framework. Cathan House: Catham, NJ.

Islamy, M.I.. (2000). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakansanaan Negara. Jakarta Bumi Aksara

Jalaluddin, dan Abdillah. (1997). Filsafat Pendidikan. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Jarvis, P. (1983). Professional Education. London-Camberra: Crown Helm.

Jeffries, R.D., et al. (1993). Training for Total Quality Management. London: Kogan Page Published in association with the Institute of Training and Development.

Jenkins, W.L. (1978). Policy Analysis. London: Oxpord Martin Robertson.

Jones, Charles.O. (1984). An Introduction to the Study of Public Policy (Third Edition). California: Brook/Cole Publishing Company.

Juenke, Gonzales E. (2005). Managament Tenure and Network Time: How Experience Affects Bureaucratic Dynamics. Journal of Public Administration Research and Theory  Vol 15  Nomor 1 Tahun 2005, hal 113-131. Tersedia : http://japart.oupjournals.org/cgi/content/15/1/113

Jun S. J. (1994). Development in the Asia Pacific: A Public Policy Perspective. Berlin-New York: Walter de Gruyter.

Juran, J.M. (1983). Leadership for Quality. London, Canberra: Juran Institute MacMillian, Inc.

Kartasasmita, G. (1998). Visi Pembangunan 2018: Tantangan bagi Profesi Administrasi. Tulisan pada Pembangunan Administrasi di Indonesia, hal. 25-41. Jakarta:LP3ES.

Kasar, A. (1998). Perkembangan Studi Administrasi sebagai Disiplin Ilmu dan Profesi. Tulisan pada Pembangunan Administrasi di Indonesia, hal.246-255. Jakarta:LP3S

Keban, T. Y. (2004). Pokok-Pokok Pikiran Perbaikan Sistem Manajemen SDM PNS di Indonesia. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Volume 2, Nomor 2 Tahun 2004, hal. 15-32.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Tersedia: http://www.dikti.org/kepmendiknas_no_045u2002.htm, 27 Desember 2004.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. Tersedia: http://www.www.dikti.org/kepmendiknas_no_234u2000.htm, 27 Desember 2004.

Killen, Roy. (1998). Effective Teaching Strategies: Lesson from Reseach and Practice. Kotamba, Australia: Social Science Press.

Klijn, E.H. (1997). Policy Networks: An Overview, in W.J.M.Kickert, e.H. Klijn nad J.F.M. Koppenjan (eds). Managing Complex Networks: Strategies for the Public Sector. London: Sage Foundation.

Kneeler, F.G. (1971). Introduction to the Philosophy of Education (Second Edition). New York; John Willey & Sons, Inc.

Kneeler, F.G. (1971). Foundation of Education (Third Edition).  New York; John Willey & Sons, Inc.

Koehler, et al. (1981). Organizational Communication, Behavioral Perspectives.  New York: Holt, Rinehart and Winston.

Kolarik, W.J. (1995). Creating Quality: Concept, Systems, Strategies, and Tools. New York: McGraw-Hill, Inc.

Kratzer, et al. (2004). Creativity and Innovation Management.  Twente: Blackwell Publishing Publis in association with the University of Twente

Kusumastuti, D. (2001). Manajemen Sistem Pengembangan Sumber Daya Dosen Sebagai Penjamin Mutu di Perguruan Tinggi. Disertasi Doktor PPS UPI Bandung.

Lane, J.E. (1987). Implementation, Accountability and Trust. Europan Jourbal of Politics Research. London: Routledge.

Laswell, H. (1956). The Decision Process: Seven Categories of Functional Analysis. Maryland: College Park Inc.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (1999). Administrasi Perkantoran. Jakarta:LAN-RI.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (1996). Perumusan dan Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: LAN RI.

Lipsky, M. (1980). Street –Level Bueracracy: Dilemmas of the Individual in Public Services. New York: Russel Sage Foundation.

MacRae, et al. (1985). Policy Analysis for Public Decisions. Boston:  University Press of America, Inc.

Makmun, S.A. (1986).  Efektivitas Proses Belajar Mengajar  dengan Menggunakan Model Strategi Pendekatan Manajemen Sistem Instruksional dan mengindahkan tiga kategori kemampuan belajar siswa. Disertasi Doktor pada FPS IKIP Bandung.

Makmun, S.A. (1999). Pemberdayaan Sistem Perencanaan dan Manajemen Berbasis Sekolah menuju Kearah Peningkatan Kualitas Kinerja Pendidikan Yang Diharapkan. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada FPS IKIP Bandung.

Mappa, dan Syamsu. (1994). Teori Belajar Orang Dewasa. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.

Margulies, N., dan Raia, A.P. (1972). Organizational Development: Values, Process, and Technology. New York: Mcgraw Hill Book Company.

Martland, R. (1995). Synthesizing the Implementation Literatur: Yhe Ambiguity-Conflict Model of Implementation. Journal of Public Administration Rsearch and Theory, Nomor 5 Vol, 2,  page 145-174.

Matseman, S. (2003). Struktur Kurikulum Pendidikan Profesional. Bandung: Eksekutif Summary Pengembangan Kurikulum Pendidikan Kedinasan Pusdiktek Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

Mazmanian, A.D, dan Sabatier, A.P. (1983). Implementation and Public Policy. Illinois:Scott, Foreman and Company.

McDermott, K.A. (2004). Incentive, Capacity, and Implementation: Evidence from Massachussetts Education Reform. Journal of  Public Administration Research and Theory Advance Access Published online on December16, 2004. Tersedia: http://jpart.oupjournals.org/cgi/content/abstract/mui024v1

Megisson D., et al. (1994). Human Resources Development. London: Kogan Page Limited.

Meltsner, A. J. (1976). Policy Analysts in the Bureaucracy. Los Angeles: University California Press Berkeley. 

Montanari, J.R. (1990). Strategic Management A Choice Approach. Chicago: The Dryden Press.

Monk, A.G.R, Minow, N. (1991). Power and Accountability. United State of Amerika: Harper Buseness-Harper Collins Publisher.

Mulyana, D. (2000). Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muluk, K.M.R. (2004). Knowledge Management: Titik Temu Mutakhir Administrasi Publik dan Bisnis. Jakarta: Manajemen Usahawan Indonesia, Nomor 12/Th. XXXIII Desember 2004, hal. 41-45.

Mustopadidjaja AR. (2002). Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kinerja. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Nazirudin. (2002). Manajemen Pendidikan Profesional Keperawatan Berbasis Kompetensi. Disertasi Doktor Ilmu Administrasi Pendidikan PPS UPI Bandung.

Natawidjana, R. (2003). Pendidikan dan Pengembangan Standarisasi Kemampuan dan Profesi Dalam Industri Konstruksi. Mimbar Pendidikan, Jurnal Pendidikan No. 4 Tahun XXI 2003, hal. 37-46.

Nigro, A. F., et al. (1989). Modern Public Administration. Cambridge London: Harper & Row, Publishers, New York.

Noesan, W. (2004). Model Manajemen Mutu Layanan Pendidikan. Mimbar Pendidikan, Jurnal Pendidikan No. 1 Tahun XXIII 2004, hal. 4-14.

O’Toole L.Jr.(1990). Interorganizational Policy Studies: Lesson Drawn from Implementation Research. Journal of Public Administration Research and Theory, page 18-20.

Parsons, W. (1995). Public Policy: Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis. Pinnacle Hill Road: Edward Elgard Publishing.

Patton, C.V., dan Sawicki (1986). Basic Method of Policy Analysis & Planning. Prentice-Hall: Englewood Cliffs.

Prajarto, N. (2002). Komunikasi: Akar Sejarah dan Buah Tradisi Keilmuan. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 6, Nomor 2, hal. 167-201.

Prasetya.(2000). Filsafat Pendidikan. Bandung: CV Pustaka Setia.

Pressman, Jeffrey, L., dan Wildavsky, A. (1973). Implementation (First Edition). Berkeley, Ls Angeles, London: University of California Press

Pressman, Jeffrey, L., dan Wildavsky, A. (1984). Implementation (Third Edition). Berkeley, Ls Angeles, London: University of California Press.

Priyono dan Pranarka. (1996). Pemberdayaan: Konsep Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: PT. Gramedia.

Professional Development Network. (2004). Partnership Framework. Tersedia: http://www.ic.polyu.edu.hk/PDN/framework.html, 9 November 2004.

Purwanto, A. (2004). Revitalisasi Studi Implementasi Kebijakan Publik. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Volume 8, Nomor 2 Tahun 2004, hal. 41-53.

Pusat Pendidikan Keahlian Teknik. (2001). Education Benefit Monitoring and Evaluation. Bandung: Pusdiktek.

Ripley, R.B., dan Franklin, G.A. (1982). Bueracracy and Policy Implementation. Homewood: Dorsey Press. 

Rogger, E., et al. (1971). Communication of  Innovation: A Cross-Cultural Approach. New York: The Free Press, A Division of McMillan Publishing Co., INC.

Rosadi, D. (2001). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di Daerah. Mimbar Pendidikan, Jurnal Pendidikan No.2 Tahun XX  2000, hal. 47-54.

Rossi, H.P. dan Freeman H.D. (1997). Evaluation A Systematic Approach (Third Edition). London: Sage Publications, Beverly Hills.

Rothstein, B. (1998). Just Institution Matter: The Moral and Political Logic of the Universal Welfare State. Cambridge: Cambridge University Press.

Rukmana, N.D.W. (2004). Implementasi Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pendidikan Keahlian Teknik. Makalah dalam Lokakarya Pelatihan Administrasi Pendidikan, dan Education Benefit Monitoring and Evaluation, 4-5 Oktober 2004. 

Ruky, A.S. (2003). Sumber Daya Manusia Berkualitas Mengubah Visi Menjadi Realitas. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Rumelt, P.R., et al. (2003). Fundamental Issues in Strategy : A research Agenda. Boston: Harvard Business School Press.

Rusyana, A. (2004). Standarisasi Minimun Sistem Pendidikan Indonesia. Mimbar Pendidikan, Jurnal Pendidikan No. 1 Tahun XXIII 2004, hal. 30-36.

Rylatt, A. (2000). Learning Unlimited: Practical Strategies for Transforming Learning in the Workplace of the 21st Century. Warriewood NSW: Business + Publishing.

Sallis, E. (1993). Total Quality in Higher Education. Great Britain: Biddles Ltd.

Santoso, A.  (1993). Analisis Kebijaksanaan Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Gramedia.

Satori, D. (1999). Paradigma Baru Dalam Pengelolaan Pendidikan Analisis Kebijakan Dalam Rangka Desentralisasi Pendidikan. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Administrasi Pendidikan pada Jurusan Administrasi Pendidikan IKIP Bandung, 15 Oktober 1999.

Satori, D. (2000). Analisis Kebijakan Dalam Konteks Desentralisasi dan Otonomi Pengelolaan Pendidikan. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal.

Satija. (2004). Kepentingan Publik dan Kualitas Pendidikan di Era Otonomi Daerah. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Volume 8, Nomor 1, hal. 17-35.

Saud, S.U. (2000). Standarisasi Lulusan dan Program Pendidikan Pra-Jabatan Guru Profesional Sebuah Harapan. Mimbar Pendidikan, Jurnal Pendidikan No. 3 tahun XIX 2000, hal. 35-40.

Scharpf, F. (1978). Interorganizational Policy Studies: Issues, Concepts and Perspectives. London: Sage Publication.

Schneider, E.W. (1998). Why Good Management Ideas Fail-Understanding Your Corporate Culture. Tersedia: http://www.prashift/com/Speaker016.htm. (14 September 1004).

Siagian, S. (1989). Filsafat Administrasi. Jakarta: V Haji Masagung.

Slamet. (1999). Evaluasi Program. Yogyakarta: Makalah pada Pelatihan Teknologi Pembelajaran, Yogyakarta

Sloane, A.A. (1983). Personnel: Managing Human Resources. London: Prentice-Hall International, Inc.

Soelaiman, A. D. (2000). Filsafat Ilmu Pendidikan Untuk Indonesia Masa Kini dan Masa Depan. Mimbar Pendidikan, Jurnal Pendidikan No.3 Tahun XIX 2000, hal. 20-30.

Spencer, L.M.JR, dan Spencer, M.S. (1993). Competence at Work: Models for Superior Performance. London: John Willey and Sons, Inc.

Starling, G.(1986). Managing The Public Sector. Chicago: The Dorsey Press.

Steele, at al. (1977). The Nature and Functions of Educational Evaluation. New York: John Willeyand Sons Inc.

Stokey, E., dan Zeckhauser, R. (1978). A Primer for Policy Analysis. New York-London: W-W Norton & Company.

Strategic Policy Making Team Cabinet Office. (1999). Professional Policy Making for Twenty First Century. London: The United Kingdom.

Stuffelbeam, D.L.(1988). The Personnel Evaluation Standards: How to Assess System for Evaluating Educators. London: Sage Publication International.

Subangun,E. (2001). Pendidikan untuk Pasar atau Bisnis Dalam Pendidikan. Jurnal Administrasi & Bisnis, Vol. I No.1 Tahun 2001, hal 29-36.

Sudjana, G. (2001). Usulan Model Pengembangan Pendidikan Profesional Keperawatan. Disertasi Doktor pada PPS UPI Bandung.

Sudriamunawar, H. (2000). Dampak Globalisasi Infromasi dan Komunikasi terhadap Sistem Pendidikan. Mimbar Pendidikan, Jurnal Pendidikan No. 4 Tahun XIX 2000.

Sugiyono. (1999).Manajemen dan Administrasi Pendidikan. Makalah pada Pelatihan Teknologi Pembelajaran, Yogyakarta.

Sukmalana, S. (2003). Faktor-Faktor Determinan Yang Berkontribusi Terhadap Kinerja Dosen Perguruan Tinggi Swasta. Mimbar Pendidikan, Jurnal Pendidikan No. 4 Tahun XXII 2003, hal. 9-21.

Sumirat, J. (2001). Education Banefit Monitoring and Evaluation. Makalah pada Lokakarya Naskah Akademik Education Benefit and Monitoring, Bandung 4 Oktober 2001.

Supandi. (1998). Analisis dan Perumusan Kebijakan. Kumpulan Materi Perkuliahan PPS UPI Bandung.

Supriyadi, D. (2000). Internasionalisasi Pendidikan; Perbandingan Mutu Pendidikan Antar-Negara. Mimbar Pendidikan, Jurnal Pendidikan No. XIX 2000, hal 4-16.

Supriyatna, Y. (2004). Manajemen Kurikukulum Pendidikan Keahlian Teknik. Makalah pada Pelatihan Administrasi Pendidikan dan Education Benefit Monitoring and Evaluation, Pusdiktek, 4-5 Oktober 2004 

Supriyoko, K. (2000). Filsafat, Kebijakan Dasar dan Perkembangan Pendidikan Swasta di Indonesia. Mimbar Pendidikan, Jurnal Pendidikan No, 3 Tahun XIX 2000, hal14-19.

Sutisna, O. (1983).  Administrasi Pendidikan. Bandung: Angkasa.

Sobandi,B. (2004). Etika Kebijakan Publik. Bandung: Penerbit Humaniora.

Syaodih, N. (2000). Filsafat dan Teori Pendidikan Pemikiran untuk Membangun Masyarakat Indonesia Baru. Mimbar Pendidikan, Jurnal Pendidikan No. 3 Tahun XIX 2000, hal. 31-34.

Tampubolon, D. (2001). Perguruan Tinggi Bermutu, Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Tinggi Menghadapi Tantangan Abad ke –21. Jakarta:  Gramedia.

Thoha, M. (1986). Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta”CV Rajawali.

Thoha, M. (2002). Perspektif Perilaku Birokrasi: Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara.

Tilaar, H.A.R. (1999). Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif abad 21. Jakarta:  Gramedia.

Tilaar, H.A.R. (2002). Pendidikan Untuk Masyarakat Baru Indonesia Baru. Jakarta: Grasindo.

Tilaar, H.A.R. (1997). Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Era Globalisasi. Jakarta: Grasindo.

Tjokroamidjojo, B. (1990). Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES.

Tjokrowinoto, M. (2002). State of the Art Ilmu Administrasi Negara. Jurnal Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Volume 6, Nomor 2, hal. 139-163.

Triantoro, W.B. (2004). Citizen Charter dan Reformasi Birokrasi. Jurbal Kebijakan dan Administrasi Publik, Volume 2, Nomor 2 Tahun 2004, hal.33-40.

Turner, M., dan Hulme, D. (1997).  Governance, Administration and Development: Making the State Work. London: MacMilland Press Ltd.

Udodji, Chief  J.O. (1981). The African Public Servant As a Public Policy in Africa. Addis Ababa; African Association for Public Administration and Management.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Fokusmedia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Fokusmedia.

United Nations Department for Development Support and Management Services. (1993). Improving Policy Analysis Study Material for Top Executives. New York: United Nations Publication.

USAID. (1997). Disputes of Implementing Public Policy. USAID Assistance Project to Developing Countries. 

Utteback. James, M. (1996). Mastering the Dynamics of Innovation. Boston: Harvard Business school Press.

Van Meter, D., dan Van Horn, C.E.(1975). The Policy Implementation Process: A Conseptual Framework. Jurnal Administration and Society, Vol. 6, No. 4, February, 1975.

Wahab, A.A.(1987). Implementasi Konsep Pendekatan Tujuan dan Cara Belajar Siswa Aktif oleh Guru Sekolah Menengah Atas Negeri Kabupaten Bandung. Disertasi Doktor FPS IKIP Bandung.

Wahab, A,A. (2004).”Perspektif Teoretik Kebijakan dan Strategi Implementasi Manajemen Pendidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Kemitraan”. Makalah pada Lokakarya Pelatihan Administrasi dan Manajemen Pendidikan dan Education Benefit Monitoring and Evaluation (EBME) 4-5 Oktober 2004, Bandung.

Wahab, S.A. (1991). Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Rineka Cipta.

Wahab, S.A. (2004). Analisis kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Wahyudi, A. (2004). What is Good Governance? World Bank and The Power of Normalization. Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi Publik, Volume 8 Nomor 2 Tahun 2004, hal. 1-14.

Walker, dan James, W. (1992). Human Resources Strategy. New York: McGrawHill, Inc.

Webster,F.E. (1994). Market –Driven Management. New York: John Whiley and Sons.

Weimer, L.W., dan Vining, R. (1995). Policy Analysis: Concept and Practice. NewJersey: Prentice Hall, Englewood Cliff, N.J.

Wiseman, W.A. (2005). The Management of School as Public Organizations. An Interactive Journal-Public Administration & Management, Volume Nine, Number Two.Tersedia: http://www.pamij.com/04_9_2.html,  (3 February 2005).

Wheelen-Hunger. (1995). Strategic Management and Business Policy. New York, NY:Addison-Wesley Publishing Company.

Wibawa, S. (1994). Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Winarno, B. (2002): Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.

                                     


               

DAFTAR  RIWAYAT HIDUP

Enoh Suharto Pranoto dilahirkan di Cianjur pada 31 Agustus 1961, sebagai anak kedua dari lima bersaudara pasangan suami-istri Bapak Almarhum H. Apud dan Ibu H. A. Solihat. Pada saat ini bekerja sebagai Kepala Bidang Infrastruktur Irigasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta. Pada 1 Januari 1989 menikah dengan Endah Sulistiyani, dikaruniai dua orang anak, Dhimas Satria Pinilih (lahir 1 Juli 1990) saat ini siswa kelas 1 SMAN 3 Bandung dan Amanda Putri Zafirah (lahir 10 Juni 1994) saat ini siswa kelas 5 SD Istiqomah Bandung.  

Riwayat pendidikan di mulai Sekolah Dasar Negeri lulus tahun 1974. Sekolah Menengah Pertama lulus tahun 1977, dan Sekolah Menegah Atas Negeri Jurusan Ilmu Pasti Alam (IPA) lulus tahun 1981, keseluruhan di Cianjur. Tahun 1981 melanjutkan studi jurusan Teknik Sipil ke Akademi Teknik Pekerjaan Umum (ATPU) Prop. DT I Jawa Barat di Bandung lulus tahun 1985. Selanjutnya, penulis mengikuti pendidikan jenjang S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) di Jakarta, lulus tahun 1991. Pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Master Degree in Urban Management di Erasmus Universitet Rotterdam (EUR) the Netherlands lulus tahun 1996. Selanjutnya, sejalan dengan tugas penulis di Pusat Pendidikan Keahlian Teknik Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, penulis mengikuti pendidikan Pasca Sarjana (S3) Program Studi Administrasi Pendidikan Studi Kebijakan pada Program Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia (PPS-UPI) Bandung sejak tahun 2000.

Beberapa pelatihan teknis dan fungsional serta kepemimpinan yang telah diikuti di dalam dan luar negeri. Pada tahun 1992 mengikuti pelatihan Integrated Urban Development Management (IUDM)- IHS Rotterdam The Netherlands dan di Angkara Turkey. Mengikuti comparative study for Solid Waste Disposal and Sewerage Management di Kualalumpur Malaysia dan Singapur tahun 1995. Mengikuti pelatihan training planning kerjasama JICA dengan Pemerintah Indonesia di Jakarta tahun 1998. Mengikuti pelatihan TOT Teknologi Pembelajaran Orang Dewasa kerjasama Pusat Pendidikan Keahlian Teknik dengan IKIP Yogyakarta tahun 1999 di Yogyakarta. Mengikuti pelatihan Administrasi Pendidikan kerjasama Pusat Pendidikan Keahlian Teknik dengan IKIP Malang tahun 2000 di Malang. Mengikuti pelatihan Asset Back Securities yang diselenggarakan oleh ASYMETRIC pada tahun 2004 di Jakarta. Mengikuti pelatihan Procurement Procedure for the World Bank Aided Project pada tahun 2004 di Hyderabad India. Mengikuti pelatihan kepemimpinan Spama pada tahun 2001 Dep. Permukiman dan Prasarana Wilayah di Bandung.

 

Pengalaman bekerja dimulai tahun 1985-1988 sebagai staf pengendali proyek drainase Surakarta, dan asisten pengendali Integrated Urban Infrastructure Development Program East Java and Sulawesi Regions Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) Departemen Pekerjaan Umum (Dep. PU). Tahun 1988-1991 sebagai Asisten Teknik Proyek Penyusunan dan Pengendalian Program Penyediaan Air Bersih dan Perumahan Rakyat Direktorat Bina Program DJCK, Dep. PU. Tahun 1992-2005 sebagai Kepala Bagian Proyek Penyusunan dan Pengedalian Program Perumahan Rakyat dan Proyek Penyusunan dan Pengendalian Program Penyediaan Air Bersih. Tahun 1997-1999 sebagai Pengendali Bali Urban Infrastructure Project, dan Second East Java Integrated Urban Infrastructure Development Project Direktorat Bina Program, Ditjen Cipta Karya Dep. PU. Tahun 1999-2000 sebagai Kepala Sub Bagian Pengembangan Materi dan Kurikulum di Pusat Pendidikan Keahlian Teknik Sekretariat Jenderal Dep. PU. Tahun 2000 sebagai Pemimpin Proyek Pendidikan Kedinasan Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah. Tahun 2000-2004 sebagai Kepala Sub Bagian Program di Pusat Pendidikan Keahlian Teknik, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. Tahun 2003-sekarang sebagai Kepala Bidang Infrastruktur Irigasi dan merangkap sebagai Wakil Kepala Staf Project Management Unit Private Provision of Infrastructure Technical Assistance pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.    

Pengalaman mengajar, pada tahun 1998 menjadi tenaga pengajar mata kuliah Ekonomi Wilayah dan Kota jurusan Planologi di Universitas Indonesia Esa Unggul Jakarta. Tenaga pengajar pelatihan TOT Teknologi Pembelajaran untuk materi Penyusunan GBPP, Evaluasi dan Penilaian, Analisis Pembelajaran kerjasama Pusat Pendidikan Keahlian Teknik dengan Politeknik Negeri Bandung, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Universitas Hasanuddin Makassar, Politeknik Negeri Manado, Politeknik Negeri Kupang. Tenaga pengajar Mata Kuliah Prasarana dan Sarana Dasar Pekerjaan Umum (PSDPU) untuk materi Pemberdayaan Masyarakat pada D3 dan D4 kerjasama Pusat Pendidikan Keahlian Teknik dengan Universitas Hasanuddin Makassar dan Politeknik Negeri Bandung. Pada tahun 2004 memberi pembekalan pada karyasiswa program Magister untuk materi Evaluasi dan Penilaian Kinerja Infrastruktur kerjasama Dep. Kimpraswil dengan Institut Teknologi Bandung, Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Universitas Diponegoro Semarang, Institut Teknologi  Sepuluh Nopember Surabaya, dan Universitas Hasanuddin Makassar. Pada tahun 2002 memberi pembekalan materi Analisis Kebijakan Publik kepada karyasiswa program Magister kerjasama Dep. Kimpraswil dengan Universitas Diponegoro Semarang, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, dan Universitas Hassanuddin Makassar.

Pengalaman menulis,  pada tahun 1984 menulis Peningkatan Perkerasan Jalan Karang Ampel Indramayu. Pada tahun 1991 menulis Evaluasi Kinerja Keuangan PDAM X. Pada tahun 1996 menulis ”Evaluation of Water Pricing Policy in Indonesia, Case Study: Regional Water Enterprises” Bekasi. Tahun 2002 sebagai anggota Tim Penyusun Buku Pedoman Penyusunan GBPP Materi Pelatihan Teknologi Pembelajaran. Tahun 2003, anggota Tim Penyusun Modul Manajemen Aset Program Studi D4 Manajemen Aset Politeknik Negeri Bandung. Tahun 2003 dan 2004 menulis karakteristik pendidikan profesional keahlian teknik, program pendidikan keahlian teknik, tinjauan teoretis pengembangan sumber daya manusia, pada bulletin Pusat Pendidikan Keahlian Teknik, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.